Mengatasi Banjir Adalah Pilihan Politis, Bukan Teknis
Polhukam posting pilihan
Perasaan pesimistis dan pasrah menerima banjir sebagai sesuatu yang rutin di balik pertanyaan itu, yang mulai menyusup ke dalam banyak hati dan benak orang, adalah suatu persoalan tersendiri.
Tetapi sebenarnya pertanyaan itu perlu mendapat pembedaan yang serius: itu pertanyaan teknis atau pertanyaan politis?
Secara teknis tidak ada yang tidak mungkin. Kita tahu ada empat penyebab banjir Jakarta: 1) Limpasan air yang meningkat terus karena debit air dari kawasan hulu; 2) Limpasan air yang meningkat terus di Jakarta sendiri; 3) Permukaan air laut yang terus naik; 4) Permukaan tanah di Jakarta yang menurun (hingga 18 cm per tahun di titik tertentu).
Jawaban teknis adalah menanggulangi semua itu. Kalau mau membebaskan Jakarta dari banjir secara pragmatis dalam jangka pendek, kuncinya ada di kombinasi semua itu. Berapa persen pengurangan banjir mau diterapkan pada masing-masing penyebab di atas?
Keempat penyebab harus dijawab. Kita tidak punya kemewahan untuk memilih hanya menjawab salah satu atau dua dari keempat penyebab itu. Kalau itu yang terjadi, kemungkinan besar tidak akan mencukupi.
Solusi pragmatis jangka pendek artinya adalah bahwa solusi itu akan kedaluwarsa sesudah waktu tertentu, satu atau dua dasawarsa, tidak lestari.
Nah, kalau mau solusi yang lestari, maka perlu pendekatan yang tegas memulihkan kapasitas alam menyerap air baik di hulu maupun di hilir. Pendekatan yang disebut sungguh ekologis (sesuai dengan "nalar alam") ini bersifat konservasi air, berarti secara aktif mengurangi limpasan di semua sektor, sambil secara aktif pula meningkatkan kemampuan alam menyerap air.
Ini mungkin memerlukan pengorbanan berupa menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi hingga waktu tertentu. Pembangunan fisik dikurangi. Sebagian lahan yang bernIilai komersial tinggi dibiarkan terbuka tidak dibangun. Lebih berat dari itu adalah sesudahnya terus menjaga keseimbangan tersebut: tiap-tiap pembangunan fisik baru harus diperhitungkan secara seksama dan akurat kompensasinya terhadap tata air.
Semua itu secara teknis mungkin. Tetapi masing-masing menuntut upaya dan harga politis yang berbeda. Itulah sebabnya pertanyaan "Apa mungkin Jakarta bebas banjir?" adalah pertanyaan poltis.
Kita mau atau tidak? Kita mampu atau tidak mencapai konsensus dan kemauan politik? Kita mau atau tidak menyediakan dan mampu atau tidak membuat anggaran yang cukup? Kita mampu atau tidak mengorganisasikan eksekusi yang mungkin harus kejam?
Sangat mungkin pula diperlukan kelembagaan baru yang inovatif, sebab kini kita tahu skala dan cakupan kegiatan yang harus dilaksanakan sangat besar, tidak mungkin dipecah-pecah kepada berbagai dinas berbeda seperti sekarang ini. Kita juga tahu bahwa solusi tidak mungkin hanya dicapai Jakarta sebab wilayah kerja air mencakup Jakarta dan kabupaten-kabupaten sekitarnya.
Jadi kita punya pilihan. Kita juga bisa memilih membiasakan hidup dengan banjir. Terima apa adanya. Atau memilih setengah-setengah. Semua pilihan mungkin secara teknis.
Bagi saya, masalahnya adalah bagaimana proses kita mengambil pilihan itu? Sebelumnya lagi, kita seluruh warga perlu tahu semua informasi yang rinci, luas dan dalam. Saya berharap betul pemerintahan yang sekarang memimpin kita dengan baik untuk mengambil pilihan dan kemudian melaksanakannya secara tuntas. Sehingga semua merasa yakin, ada rasa memiliki, dan terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan.
Keadaan yang sudah begini parah mendorong saya membayangkan suatu gerakan, disiplin, keseriusan dan keterlibatan sebagaimana ditunjukkan orang Jepang dalam membangun kebiasaan menghadapi bencana.