Ogah Dipindah, Warga Waduk Pluit Salahkan Resapan Air di Bogor
Heboh Dan Hot Jakarta Trending Topik |
| Rumah-rumah liar di atas Waduk Pluit (Agung Pambudhy/detikcom) |
Jakarta - Waduk Pluit kian sempit dan dangkal.
Fungsinya sebagai penampung air dari kanal-kanal di Jakarta hilang.
Celakanya, warga yang mendirikan rumah di situ enggan dipindah. Mereka
malah ngeyel menyalahkan resapan di hulu: Bogor.
Sukimin, Ketua RT 16 RW 17 Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, yang menyoal resapan di hulu. "Resapan-resapan di Bogor sudah banyak berganti menjadi beton. Pepohonan makin berkurang," kata Sukimin di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (5/2/2013).
Sukimin jelas-jelas menuding hilangnya resapan di hulu, dalam hal ini di wilayah Bogor, adalah biang banjir di Jakarta. "Sekarang saya tanya, air itu datangnya dari mana? Dari hulu. Nah hulu itu masih ada nggak resapan sekarang? Belum lagi soal sampah," tutur Sukimin.
Sukimin mengaku sudah tinggal di kawasan Waduk Pluit sejak 1994. Sukimin juga sudah mengantungi KTP DKI Jakarta. Hanya saja, dia tidak tahu apakah lahan yang ditinggalinya itu legal atau tidak.
"Nah itu sekarang masih ada nggak pohon berdiri kokoh? Sekarang kayaknya sudah diganti beton deh, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, sampah itu datangnya dari mana?," protes Sukimin.
Sukimin menjelaskan, warga menolak upaya penggusuran tempat tinggal mereka oleh Pemprov DKI. Warga keberatan kalau harus mengontrak rumah. Selain jauh dari tempat kerja, sebagian warga sudah memiliki rumah sendiri di atas tanah Waduk Pluit, meskipun kecil.
"Mau menyampaikan keluhan ke Pak Gubernur tentang pembongkaran di Waduk Pluit, saat ini kurang tepat. Karena saat ini kan kita sedang berduka ditimpa banjir, ditambah lagi kita dengar dari media, akan ditertibkan. Adapun masalah relokasi, itu kan mayoritas (warga saat ini) ngontrak. Kita orang yang punya rumah, punya pendapatan, sudah bercocok tanam di sana sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sana. Pada intinya kita menolak penggusuran," ujar Sukimin.
Waduk Pluit yang juga berfungsi mengendalikan banjir di Pluit dan sekitarnya memiliki luas 80 hektar dan 30 hektar di antaranya sudah diduduki warga. Selain itu, kedalaman waduk yang seharusnya 10 meter kini tinggal 2 meter. Jokowi akan menormalisasi waduk itu dengan biaya Rp 1 triliun sehingga waduk memiliki daya tampung 6 kali lipat dibanding saat ini.
(nwk/bdi)
Sukimin, Ketua RT 16 RW 17 Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara, yang menyoal resapan di hulu. "Resapan-resapan di Bogor sudah banyak berganti menjadi beton. Pepohonan makin berkurang," kata Sukimin di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (5/2/2013).
Sukimin jelas-jelas menuding hilangnya resapan di hulu, dalam hal ini di wilayah Bogor, adalah biang banjir di Jakarta. "Sekarang saya tanya, air itu datangnya dari mana? Dari hulu. Nah hulu itu masih ada nggak resapan sekarang? Belum lagi soal sampah," tutur Sukimin.
Sukimin mengaku sudah tinggal di kawasan Waduk Pluit sejak 1994. Sukimin juga sudah mengantungi KTP DKI Jakarta. Hanya saja, dia tidak tahu apakah lahan yang ditinggalinya itu legal atau tidak.
"Nah itu sekarang masih ada nggak pohon berdiri kokoh? Sekarang kayaknya sudah diganti beton deh, itu yang pertama. Sekarang yang kedua, sampah itu datangnya dari mana?," protes Sukimin.
Sukimin menjelaskan, warga menolak upaya penggusuran tempat tinggal mereka oleh Pemprov DKI. Warga keberatan kalau harus mengontrak rumah. Selain jauh dari tempat kerja, sebagian warga sudah memiliki rumah sendiri di atas tanah Waduk Pluit, meskipun kecil.
"Mau menyampaikan keluhan ke Pak Gubernur tentang pembongkaran di Waduk Pluit, saat ini kurang tepat. Karena saat ini kan kita sedang berduka ditimpa banjir, ditambah lagi kita dengar dari media, akan ditertibkan. Adapun masalah relokasi, itu kan mayoritas (warga saat ini) ngontrak. Kita orang yang punya rumah, punya pendapatan, sudah bercocok tanam di sana sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di sana. Pada intinya kita menolak penggusuran," ujar Sukimin.
Waduk Pluit yang juga berfungsi mengendalikan banjir di Pluit dan sekitarnya memiliki luas 80 hektar dan 30 hektar di antaranya sudah diduduki warga. Selain itu, kedalaman waduk yang seharusnya 10 meter kini tinggal 2 meter. Jokowi akan menormalisasi waduk itu dengan biaya Rp 1 triliun sehingga waduk memiliki daya tampung 6 kali lipat dibanding saat ini.
(nwk/bdi)
sumber : news.detik.com