Kemendagri Imbau DPRD Solo Muluskan Jalan Jokowi
PilGub Jakarta posting pilihan
Walikota
Solo dan juga calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dikerubuti
warganya , di rumah dinas Walikota, Loji Gandrung, Solo, Jateng, Minggu
(23/9). ANTARA/Andika Betha
Jakarta -
Kementerian Dalam Negeri mengimbau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Surakarta memuluskan jalan Gubernur DKI Jakarta terpilih, Joko Widodo,
untuk dilantik menjadi Gubernur DKI lima tahun ke depan pada 7 Oktober
2012. "Kita sudah mengkomunikasikan ke DPRD Solo untuk memuluskan dan
memudahkan proses pengunduran Joko Widodo," kata juru bicara Kementerian
Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, ketika dihubungi Tempo, Senin, 1 Oktober 2012.
Dia berharap DPRD Solo dapat arif dan bijaksana dalam memproses pengunduran diri Jokowi. Sebab, Jokowi sudah ditetapkan sebagai Gubernur DKI terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Reydonnyzar optimistis urusan administrasi dapat terselesaikan sebelum pelantikan pada 7 Oktober mendatang. "Sisa waktu enam hari ini kita yakin cukup," ujarnya.
Selasa besok, 2 Oktober 2012, DPRD Solo akan menggelar sidang paripurna membahas pemberhentian Jokowi sebagai Wali Kota Surakarta. Selanjutnya, DPRD akan mengusulkan pemberhentian Jokowi melalui Gubernur Jawa Jengah. Lalu diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri agar diterbitkan surat keputusan pemberhentian (atau pengesahan pengunduran diri).
Sekalipun secara administratif Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri turut terlibat, kata Reydonnyzar, sifatnya bukan memutuskan. "Keputusan tetap di tangan DPRD Surakarta," kata dia.
Masa jabatan Gubernur DKI Fauzi Bowo akan berakhir 7 Oktober 2012. Bila pengunduran diri Jokowi tertunda, Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan langkah antisipatif. "Salah satunya, mengangkat Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta," ujarnya.
Pejabat yang disiapkan mengisi ini, menurut dia, merupakan pejabat yang kompeten dengan golongan pangkat yang tinggi. "Tapi namanya tidak bisa disebutkan," ujarnya. "Tapi kita tetap yakin bahwa persoalan administrasi akan lancar."
Sampai Sabtu lalu, 29 September 2012, Jokowi menyatakan tidak ada resistensi dari DPRD terkait permohonan pengunduran dirinya. "Semua lancar," ujarnya.
ANANDA PUTRI
Dia berharap DPRD Solo dapat arif dan bijaksana dalam memproses pengunduran diri Jokowi. Sebab, Jokowi sudah ditetapkan sebagai Gubernur DKI terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta. Reydonnyzar optimistis urusan administrasi dapat terselesaikan sebelum pelantikan pada 7 Oktober mendatang. "Sisa waktu enam hari ini kita yakin cukup," ujarnya.
Selasa besok, 2 Oktober 2012, DPRD Solo akan menggelar sidang paripurna membahas pemberhentian Jokowi sebagai Wali Kota Surakarta. Selanjutnya, DPRD akan mengusulkan pemberhentian Jokowi melalui Gubernur Jawa Jengah. Lalu diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri agar diterbitkan surat keputusan pemberhentian (atau pengesahan pengunduran diri).
Sekalipun secara administratif Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri turut terlibat, kata Reydonnyzar, sifatnya bukan memutuskan. "Keputusan tetap di tangan DPRD Surakarta," kata dia.
Masa jabatan Gubernur DKI Fauzi Bowo akan berakhir 7 Oktober 2012. Bila pengunduran diri Jokowi tertunda, Kementerian Dalam Negeri telah menyiapkan langkah antisipatif. "Salah satunya, mengangkat Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta," ujarnya.
Pejabat yang disiapkan mengisi ini, menurut dia, merupakan pejabat yang kompeten dengan golongan pangkat yang tinggi. "Tapi namanya tidak bisa disebutkan," ujarnya. "Tapi kita tetap yakin bahwa persoalan administrasi akan lancar."
Sampai Sabtu lalu, 29 September 2012, Jokowi menyatakan tidak ada resistensi dari DPRD terkait permohonan pengunduran dirinya. "Semua lancar," ujarnya.
ANANDA PUTRI
Sumber : Tempo.co